Eksistensi.id, Samarinda – Kota Samarinda mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen pada 2026 dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.
Namun, DPRD Samarinda mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan manfaat agar dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah sektor usaha masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya operasional dan distribusi.
Ia menjelaskan, sektor perdagangan dan jasa menjadi bidang yang paling cepat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak serta biaya logistik. Kondisi tersebut mendorong kenaikan biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya menekan keuntungan pelaku usaha.
“Pertumbuhan ekonomi Samarinda memang masih menunjukkan angka yang baik dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur. Namun, terdapat sejumlah dampak yang mulai dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang bergantung pada distribusi barang dan jasa,” ujar Sani.
Menurutnya, kenaikan biaya operasional membuat aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat tidak bergerak secepat sebelumnya. Dampak tersebut turut dirasakan pelaku usaha yang harus melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
Sani menyoroti kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai menjadi kelompok paling rentan menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Kenaikan harga bahan baku membuat sebagian pelaku usaha terpaksa mengurangi kapasitas produksi, melakukan efisiensi, hingga menyesuaikan strategi usaha mereka.
“Banyak pelaku UMKM yang harus mengurangi kapasitas produksi, melakukan efisiensi tenaga kerja, atau menghadapi kesulitan memenuhi permintaan pasar karena biaya bahan baku terus meningkat,” katanya.
Selain sektor usaha, Sani juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang mengalami perubahan cukup signifikan pada tahun anggaran 2026. Penurunan transfer dari pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya kapasitas anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda.
Ia menyebut total anggaran daerah turun dari sekitar Rp5,8 triliun pada 2025 menjadi Rp3,18 triliun pada 2026. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang akan dijalankan.
“Kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Sani tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Kota Samarinda. Menurutnya, struktur ekonomi daerah masih cukup kuat dengan dukungan konsumsi masyarakat yang relatif terjaga serta pertumbuhan sejumlah sektor strategis yang terus bergerak positif.
Ia menilai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini telah membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tekanan yang terjadi.
“Upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah patut diapresiasi. Struktur ekonomi Samarinda masih cukup kuat, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap bergerak serta sektor-sektor strategis yang terus tumbuh,” pungkasnya.(adv/Fara)







Users Today : 294
Users Yesterday : 353
Views Today : 534
Total views : 547073
Who's Online : 1