12 SPPG Ditutup, DPRD Samarinda Minta Hak Pekerja Tetap Dibayar

Eksistensi.Id, Samarinda — Penutupan sementara 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Samarinda memicu kekhawatiran, terutama bagi ratusan pekerja yang terdampak.

DPRD Samarinda meminta pemerintah tetap menjamin hak para pekerja selama dirumahkan.

Penghentian operasional SPPG tersebut merupakan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) akibat pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar lingkungan. Dari total 74 SPPG di Kalimantan Timur, sebanyak 12 unit berada di Samarinda dan kini tidak beroperasi.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan penutupan ini tidak boleh merugikan pekerja yang tidak bersalah.

“Kalau pekerja dirumahkan bukan karena kesalahan mereka, maka hak upah tetap harus dibayar,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah pusat diminta bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi.

Ia menilai persoalan utama terletak pada manajemen pengelolaan limbah atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum sesuai standar, bukan pada kinerja pekerja.

“Ini bukan kesalahan pekerja, tapi masalah teknis pengelolaan limbah. Jadi jangan sampai mereka yang menanggung dampaknya,” tegasnya.

Selain itu, Anhar juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai, jika sejak awal ada koordinasi yang baik, persoalan teknis seperti ini bisa diantisipasi.

“Ini program pusat, jadi ke depan harus ada koordinasi yang jelas dengan daerah agar masalah seperti ini tidak terulang,” katanya.

Penutupan SPPG ini juga berdampak pada terhentinya distribusi program MBG ke sejumlah sekolah.

DPRD berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat agar layanan kembali berjalan dan kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi.

“Solusinya harus segera ada, supaya pekerja tidak dirugikan dan program untuk siswa juga bisa berjalan kembali,” tutupnya.

Penulis : NFD | Editor : Redaksi