DPRD Samarinda Soroti Kolam Retensi Sempaja: Kualitas dan Fungsi Belum Memuaskan

Eksistensi.id, Samarinda — Kolam retensi di kawasan Sempaja yang menelan anggaran hampir Rp28 miliar mendapat sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda. Bukan tanpa alasan peninjauan lapangan yang digelar Senin (27/4/2026), mengungkap kenyataan bahwa infrastruktur senilai puluhan miliar itu belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pengendali banjir.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah, dengan fokus pada efektivitas program pengendalian banjir di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, mencatat dua persoalan yang langsung mengemuka di lapangan — kualitas pekerjaan yang belum memuaskan dan fungsi kolam yang belum berjalan optimal.

Proyek ini dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama menyerap sekitar Rp19 miliar untuk pembangunan jalan, sistem drainase, dan sarana pendukung. Tahap kedua pada 2025 menghabiskan sekitar Rp9 miliar. Secara fisik pekerjaan memang telah rampung, namun sejumlah bagian dinilai masih kurang rapi.

Persoalan yang lebih mendasar justru menyangkut fungsi. Saluran outlet yang seharusnya mengalirkan air dari kolam menuju jaringan drainase hingga kini belum tersambung, terganjal proses pembebasan lahan yang belum tuntas.

“Air yang masuk ke kolam tidak bisa dibuang ke mana-mana. Kalau kondisi ini dibiarkan saat hujan deras, fungsi pengendalian banjir sama sekali belum tercapai,” tegas Abdul Rohim.

Bagi Pansus, rampungnya pekerjaan secara fisik bukan ukuran keberhasilan sebuah proyek. Infrastruktur publik harus berfungsi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Selesai secara fisik saja tidak cukup. Kami berharap proyek senilai ini benar-benar efektif melindungi warga dari ancaman banjir,” ujarnya.

Seluruh temuan akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Pansus kepada Pemerintah Kota Samarinda, sebagai bagian dari pengawasan legislatif atas pengelolaan anggaran daerah.

“Rekomendasi ini kami sampaikan agar ke depan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Abdul Rohim.(Adv)