DPRD Samarinda Dorong Disporapar Dipisah, Pariwisata Dinilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

Eksistensi.id, Samarinda — Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memisahkan sektor pariwisata dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).

Langkah tersebut dinilai diperlukan agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan lebih fokus dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan usulan pemisahan tersebut mencuat dalam uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengembangan dan pengelolaan daerah pariwisata di Samarinda. Kegiatan itu turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk asosiasi perhotelan.

Menurut Joha, penggabungan urusan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata dalam satu organisasi perangkat daerah membuat perhatian terhadap sektor pariwisata menjadi kurang maksimal. Padahal, sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung PAD Samarinda.

“Asosiasi perhotelan menyampaikan bahwa sektor pariwisata menyumbang PAD cukup besar, tetapi alokasi anggaran yang kembali ke sektor ini sangat kecil. Akibatnya, pariwisata merasa kurang terurus oleh pemerintah,” kata Joha, Jumat (7/8/26).

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Menurutnya, sektor yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah seharusnya mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang sebanding agar potensinya dapat terus dikembangkan.

Joha menyebut pemisahan instansi pariwisata sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Samarinda. Sebelumnya, sektor pariwisata pernah berdiri sebagai dinas tersendiri sebelum kemudian digabungkan dengan urusan pemuda dan olahraga.

Karena itu, DPRD menilai pengembalian pariwisata menjadi instansi mandiri dapat menjadi salah satu langkah untuk memperjelas fokus pengembangan destinasi wisata di Kota Samarinda.

Selain berkaitan dengan PAD, Joha melihat penguatan sektor pariwisata juga penting dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi daerah. Dengan adanya pembatasan aktivitas pertambangan, Samarinda dinilai perlu menyiapkan sektor ekonomi alternatif yang mampu menyerap tenaga kerja.

Ia menilai pariwisata memiliki peluang untuk menjadi salah satu sektor yang dikembangkan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pengelolaan yang lebih fokus dinilai dapat mempercepat pengembangan destinasi sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Ke depan tidak ada lagi tambang. Otomatis pekerja di sektor pertambangan berpotensi kehilangan pekerjaan. Jika dinas pariwisata berdiri sendiri dan fokus, pengembangan destinasi wisata akan masif, sekaligus membuka lapangan kerja baru,” jelas Joha.

Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak cukup hanya dengan membangun destinasi. Pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan, promosi, fasilitas pendukung, serta membangun kerja sama dengan pelaku usaha agar sektor tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Melalui Raperda yang saat ini tengah disusun, DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat mengambil langkah konkret dalam memperkuat kelembagaan sektor pariwisata.

“Pemisahan dinas diharapkan dapat membuat pengelolaan pariwisata lebih terarah dan pada akhirnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan PAD Kota Samarinda,” pungkasnya.(adv)