Duduk Bersama Pedagang, Komisi II DPRD Samarinda Cari Solusi untuk Pasar Pagi

Eksistensi.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Perdagangan (Disdag) membahas 14 persoalan yang disampaikan pedagang Pasar Pagi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (1/9/2026). Pembahasan diarahkan untuk mencari penyelesaian atas berbagai kendala operasional setelah relokasi pasar.

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Gedung DPRD Samarinda itu turut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Inspektorat, serta puluhan perwakilan pedagang dari sejumlah lantai Pasar Pagi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan seluruh persoalan yang disampaikan pedagang, baik secara tertulis maupun langsung dalam forum, akan ditelaah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya.

“Ada 14 permasalahan yang disampaikan secara tertulis, kemudian ada juga yang disampaikan langsung dan dibahas bersama. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, nanti dinas terkait akan berdiskusi dan menelaah kembali,” kata Iswandi.

Menurutnya, keterlibatan perwakilan pedagang dari setiap lantai diperlukan agar pembahasan tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi juga menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan tersebut sekaligus diharapkan membuka ruang komunikasi antara pedagang dan pemerintah.

Iswandi menyebut Komisi II akan kembali mempertemukan OPD terkait dalam waktu sekitar dua hingga tiga minggu. Pertemuan lanjutan itu akan difokuskan pada pemetaan persoalan serta menentukan langkah penanganan, baik yang membutuhkan kajian teknis maupun keputusan kebijakan.

Beberapa usulan pedagang juga masuk dalam bahan evaluasi, di antaranya penambahan tangga, penyediaan eskalator berjalan di area luar gedung, serta sejumlah fasilitas penunjang aktivitas perdagangan.

“Dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan, saya akan mengumpulkan kembali dinas-dinas tersebut, termasuk membahas usulan seperti eskalator berjalan di area outdoor, penambahan tangga, dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap usulan harus disesuaikan dengan kewenangan dan hasil kajian instansi teknis. Untuk persoalan yang berkaitan dengan fasilitas bangunan, Dinas PUPR akan melakukan penilaian teknis dengan mempertimbangkan masukan dari pedagang serta Dinas Perdagangan.

Komisi II juga mendorong agar penyelesaian persoalan dilakukan melalui komunikasi yang konstruktif. Iswandi menilai suasana pembahasan dalam RDP sudah lebih terbuka sehingga pemerintah dan pedagang dapat bersama-sama membicarakan kebutuhan Pasar Pagi.

“Yang terpenting dari pertemuan tadi adalah suasananya sudah mencair. Semua pihak sudah bisa duduk bersama. Sekarang kita bicara solusi dan hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi pengembangan Pasar Pagi,” tegasnya.

Dengan adanya pembahasan lanjutan, DPRD berharap 14 persoalan yang telah dihimpun tidak berhenti pada forum RDP. Setiap persoalan akan diarahkan untuk mendapat tindak lanjut sesuai tingkat urgensi dan kewenangan masing-masing OPD.(adv)