APBD Samarinda Menyusut, Viktor Yuan Minta Program Pembangunan Lebih Selektif

Eksistensi.id Samarinda – Menurunnya kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD. Anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program pembangunan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hal itu disampaikan Viktor saat menggelar reses masa persidangan III 2026 di kawasan Sempaja, Samarinda, Senin (5/10/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri mayoritas kalangan pemuda tersebut, ia menjelaskan bahwa kemampuan anggaran daerah mengalami penyusutan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Viktor menyebut, APBD Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun kini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp3,3 triliun hingga Rp3,4 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut masih perlu disesuaikan dengan data resmi pemerintah kota.

“Kemarin kita punya APBD sekitar Rp5,8 triliun. Sekarang sisanya Rp3,3, Rp3,4 triliun. Nanti terkoreksilah dengan data di pemerintah kota,” kata Viktor.

Sementara itu, berdasarkan kesepakatan Pemkot dan DPRD Samarinda dalam rapat paripurna pada 30 September 2026, APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp3,756 triliun. Jumlah tersebut berkurang sekitar Rp213,15 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang mencapai Rp3,969 triliun.

Menurut Viktor, perubahan kapasitas keuangan daerah berkaitan dengan kondisi transfer ke daerah. Situasi ini mengharuskan pemerintah menyusun perencanaan secara lebih terukur, dengan mempertimbangkan urgensi dan manfaat setiap program bagi masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah perlu membedakan program yang harus segera dilaksanakan dengan kegiatan yang masih dapat direncanakan untuk jangka menengah maupun jangka panjang.

“Dengan ketimpangan atau selisih yang jauh inilah kemudian pemerintah kota harus betul-betul cermat dalam melaksanakan program-program. Mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ujarnya.

Keterbatasan anggaran tersebut juga berpengaruh terhadap tindak lanjut aspirasi masyarakat. Viktor menjelaskan, usulan yang disampaikan warga melalui kegiatan reses maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dihimpun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Namun, realisasinya tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Dari 10 atau 20 program aspirasi yang kita jadikan program usulan dalam bentuk pokok-pokok pikiran, lalu terkendala dengan keuangan yang tersedia,” ungkapnya.

Dalam struktur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah Samarinda diproyeksikan mencapai sekitar Rp3,680 triliun. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,345 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,318 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sekitar Rp16,61 miliar.

Di tengah keterbatasan fiskal, Viktor mengajak masyarakat untuk memahami kondisi keuangan daerah sekaligus berperan aktif dalam menjaga pergerakan ekonomi. Ia menilai, upaya mempertahankan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

“Kita harus melihat peluang-peluang yang ada supaya kita bisa membantu Kota Samarinda, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga inflasi dan sebagainya sehingga perekonomian kita tetap berjalan dengan baik,” pungkas Viktor.

Penulis : REZKY
Editor : redaksi