Sri Puji Astuti Soroti Rendahnya Partisipasi Warga dalam Program KB Gratis

Eksistensi.id Samarinda – Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Selain dukungan anggaran, kesadaran warga untuk mengikuti program perencanaan keluarga dinilai perlu terus diperkuat agar upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dapat berjalan lebih maksimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa program KB gratis merupakan bagian dari kebijakan nasional yang didukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara di tingkat daerah, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dikoordinasikan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).

“Program KB gratis ini pada dasarnya didukung pemerintah pusat melalui BKKBN. Sementara pemerintah daerah melalui Dinas P2KB lebih berperan dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat,” ujar Sri Puji Astuti, Selasa (6/10/2026).

Ia mengungkapkan, Dinas P2KB Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menjalankan berbagai kegiatan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana. Namun, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya terealisasi turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut.

Meski demikian, Sri Puji menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan satu-satunya persoalan yang perlu diselesaikan. Menurutnya, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga juga harus menjadi perhatian agar layanan KB yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu hal yang disorot adalah masih terbatasnya keterlibatan laki-laki dalam program KB. Padahal, keputusan terkait jumlah anak, jarak kelahiran, dan penggunaan kontrasepsi semestinya dibicarakan serta menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

“Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB masih perlu terus ditingkatkan. Termasuk mendorong para suami agar ikut berperan dalam perencanaan keluarga,” katanya.

Sri Puji menyebut sosialisasi mengenai keluarga berencana telah dilakukan melalui berbagai layanan kesehatan masyarakat, termasuk Posyandu. Namun, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan karena partisipasi warga, terutama di kawasan perkotaan, dinilai belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong agar pendidikan mengenai perencanaan keluarga diberikan sejak sebelum pasangan menikah. Menurutnya, masa persiapan pernikahan merupakan kesempatan penting untuk membekali calon pasangan dengan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan tanggung jawab dalam membangun keluarga.

Dalam hal ini, puskesmas dinilai dapat mengambil peran lebih aktif dengan memberikan edukasi kepada calon pengantin. Materi yang disampaikan dapat mencakup perencanaan kehamilan, waktu yang tepat untuk memiliki anak, kesehatan reproduksi, serta beragam pilihan alat kontrasepsi.

“Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman sejak awal mengenai perencanaan keluarga. Puskesmas bisa memberikan edukasi tentang waktu yang tepat untuk memiliki anak serta pilihan kontrasepsi yang dapat digunakan setelah menikah,” jelasnya.

Di sisi penganggaran, Sri Puji mengatakan DPRD Samarinda juga memiliki kesempatan untuk mendukung program KB melalui usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan di sektor lainnya.

Ia menjelaskan, pemerintah harus mengatur prioritas belanja secara cermat karena berbagai bidang pelayanan publik sama-sama membutuhkan dukungan anggaran. Oleh sebab itu, penguatan program KB perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengabaikan pentingnya pelayanan kepada masyarakat.

“Dukungan melalui pokok pikiran tentu bisa dilakukan. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan lain yang sama pentingnya, sehingga pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.

Sri Puji berharap peningkatan edukasi, keterlibatan pasangan suami istri, serta dukungan pemerintah dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, program KB gratis di Samarinda tidak hanya tersedia dari sisi pelayanan, tetapi juga semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penulis : REZKY
Editor : redaksi