DPRD Samarinda Minta Kajian Matang Program Parkir Berlangganan, Soroti Manfaat dan Kesiapan Sistem

Eksistensi.id, Samarinda — Rencana penerapan parkir berlangganan oleh Pemerintah Kota Samarinda mulai menuai perhatian DPRD. Program yang digadang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ini dinilai masih memerlukan kajian komprehensif sebelum diterapkan secara luas.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa proyeksi pendapatan yang beredar saat ini masih bersifat asumsi dan belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Secara hitungan di atas kertas mungkin terlihat besar, tapi implementasinya tidak sesederhana itu,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat. Ia menilai belum tentu seluruh pemilik kendaraan bersedia mengikuti skema berlangganan jika manfaat yang diperoleh belum jelas.

Selain itu, DPRD juga menyoroti belum adanya pemaparan resmi dari pemerintah kota terkait konsep dan skema pelaksanaan program tersebut, termasuk rencana uji coba yang disebut akan melibatkan kalangan pegawai.

“Kami belum menerima penjelasan detail terkait mekanismenya, jadi masih perlu dikaji lebih lanjut,” katanya.

Isu tarif yang beredar turut menjadi perhatian. Rencana tarif sekitar Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta untuk mobil dinilai cukup tinggi jika tidak diiringi peningkatan kualitas layanan parkir.

“Dengan tarif seperti itu, harus jelas apa nilai tambah yang didapat masyarakat,” tegasnya.

Iswandi mengingatkan, kebijakan ini tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga.

Ia menilai, jika diterapkan tanpa kesiapan sistem yang matang, program tersebut berpotensi menimbulkan penolakan di tengah masyarakat.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah kota untuk lebih terbuka dalam menyampaikan kajian serta perencanaan program, sekaligus memastikan adanya evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan diberlakukan.

“Jangan sampai hanya mengejar pendapatan, tetapi mengabaikan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal rencana tersebut agar implementasinya nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta berjalan efektif di lapangan.

Penulis : NFD | Editor: Redaksi