DPRD Samarinda Minta Prioritas Anggaran Difokuskan ke Pendidikan dan Kesehatan

Eksistensi.id, Samarinda – Rencana melanjutkan pembangunan Teras Samarinda ke tahap III dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.

DPRD Samarinda meminta pemerintah kota menerapkan skala prioritas pembangunan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat lebih dahulu terpenuhi sebelum membuka proyek lanjutan.

Sikap tersebut disampaikan menyusul selesainya pekerjaan Teras Samarinda tahap II yang membentang dari kawasan depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Dermaga Mahakam Ilir. Saat ini proyek tersebut tinggal menunggu tahapan peresmian sebelum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan arah belanja pembangunan agar kemampuan anggaran tidak terbagi pada proyek yang belum memiliki urgensi tinggi.

Menurutnya, pembangunan ruang publik tetap penting, namun kondisi saat ini menuntut pemerintah mendahulukan sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Kalau untuk menyambung lagi ke tahap III, saya tidak setuju. Kita harus fokuskan ke program prioritas dulu, alasannya karena keterbatasan anggaran,” ujar Iswandi, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan sektor pendidikan dan kesehatan masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Mulai dari peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, pembangunan sarana penunjang, hingga penguatan layanan kesehatan dinilai masih menjadi pekerjaan yang perlu dipercepat.

Karena itu, DPRD mendorong agar ruang fiskal yang tersedia diarahkan lebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Penuhi dulu hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Setelah itu kalau kondisi anggaran membaik, baru dilanjut,” katanya.

Selain itu, Iswandi mengingatkan masih terdapat sejumlah proyek strategis lain yang belum sepenuhnya rampung dan perlu dituntaskan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian proyek yang telah berjalan akan lebih efektif dibanding membuka pembangunan baru yang berpotensi menambah beban anggaran.

“Kalau masih bisa ditunda maka ditunda dulu. Cukup dulu Teras Samarinda tahap I dan II. Kita fokus ke program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya proyek fisik yang dikerjakan, tetapi juga dari seberapa besar dampak yang diterima masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik.

Sementara itu, pembahasan arah anggaran untuk tahun 2027 disebut belum dimulai karena DPRD masih menunggu penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pemerintah daerah.

“Pembahasan anggaran biasanya mulai Juli. Kita masih menunggu KUA-PPAS masuk,” tutup Iswandi.

DPRD berharap proses penyusunan anggaran ke depan benar-benar memperhatikan kebutuhan riil masyarakat sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan.(adv/Fara)