Eksistensi.id, KALTIM – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan, efisiensi belanja jangan sampai mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru dan tenaga kesehatan yang setiap hari menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal daerah, Ekti menilai masih terdapat sejumlah komponen belanja pemerintahan yang dapat dievaluasi sebelum pemerintah mengambil kebijakan pemangkasan penghasilan pegawai. Menurutnya, penghematan tidak seharusnya diberlakukan secara merata tanpa melihat dampak terhadap pihak yang menerima.
“Kalau memang harus melakukan penghematan, cari dulu pos belanja yang bisa dikurangi. Jangan langsung mengambil langkah yang berdampak kepada pegawai yang setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya, Minggu (15/11/2026).
Ia menyoroti pembahasan pemangkasan TPP yang kerap dikaitkan dengan jabatan struktural. Padahal, komponen penghasilan tersebut juga diterima guru, perawat, dan tenaga medis dalam jumlah besar. Karena itu, kebijakan yang tidak membedakan kelompok penerima berpotensi membuat tenaga pelayanan dasar ikut menanggung dampak efisiensi.
“TPP kalau dihilangkan kasihan guru dan perawat. Mereka ini bekerja langsung melayani masyarakat, sehingga jangan sampai hak tambah penghasilannya justru ikut dikurangi,” ujar Ekti.
Sebagai alternatif, Ekti menyarankan evaluasi terhadap belanja perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum dalam kegiatan pemerintahan. Dua pos tersebut dinilai dapat ditinjau kembali untuk mencari ruang penghematan tanpa mengganggu kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan.
Selain persoalan TPP, ia mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak membuat program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat terhenti. Ia mencontohkan kerusakan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat yang masih memerlukan penanganan.
“Kalau terkait proses pembangunan, tetap harus berjalan walaupun ada pengurangan anggaran yang cukup besar. Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur tidak bisa diabaikan,” ungkapnya.
Ekti menyebut DPRD Kaltim melalui masing-masing komisi telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat untuk membahas penganggaran dan keberlanjutan program pemerintah.
“Kami berharap pembahasan tersebut menghasilkan kebijakan efisiensi yang terukur, dengan tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur pelayanan publik serta kebutuhan pembangunan daerah,” tandasnya.(adv/ DPRD Kaltim)









Users Today : 55
Users Yesterday : 960
Views Today : 64
Total views : 701234
Who's Online : 3
