Eksistensi.id, KALTIM – Keterlibatan perusahaan lokal dalam aktivitas ekonomi di Sungai Mahakam dinilai perlu mendapat perhatian dalam pengembangan sektor maritim Kalimantan Timur (Kaltim). Besarnya kegiatan pelayaran, pertambangan, dan logistik di kawasan tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan usaha bagi pelaku bisnis daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan perusahaan lokal perlu memiliki akses untuk masuk dalam rantai usaha yang selama ini berkembang di sektor tersebut. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang besar seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan berskala besar, tetapi juga menciptakan ruang bagi tumbuhnya usaha daerah.
Ia menegaskan, keberpihakan terhadap perusahaan lokal bukan berarti memberikan kemudahan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan usaha. Setiap perusahaan tetap harus memenuhi ketentuan kompetensi, perizinan, keselamatan, kemampuan teknis, serta standar operasional yang berlaku.
“Yang perlu dibantu pemerintah adalah akses dan kesempatan masuknya. Perusahaan lokal tetap harus memenuhi kompetensi, perizinan, keselamatan, kemampuan teknis dan standar usaha. Pemerintah daerah dan DPRD membantu membuka ekosistemnya, bukan membagikan pekerjaan,” kata Firnadi, Minggu (15/11/26).
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran untuk menciptakan lingkungan usaha yang memungkinkan perusahaan lokal berkembang dan bersaing secara sehat. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan membuka akses serta memfasilitasi peluang kerja sama dalam kegiatan ekonomi di kawasan Sungai Mahakam.
Firnadi menilai langkah tersebut penting agar aktivitas komoditas dan pelayaran di Kaltim memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Tidak hanya melalui kegiatan perusahaan daerah, tetapi juga melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, penyerapan tenaga kerja, dan berkembangnya berbagai jasa pendukung.
“Yang kita cari bukan hanya pendapatan BUMD. Kita juga ingin semakin banyak nilai ekonomi yang tinggal di Kaltim melalui perusahaan lokal, tenaga kerja, aktivitas jasa dan pada akhirnya penerimaan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi, BUMD, dan DPRD dalam mendorong keterlibatan pelaku usaha daerah.
Pemprov Kaltim diharapkan menyiapkan arah kebijakan dan fasilitasi yang mendukung terbentuknya ekosistem usaha. Sementara BUMD perlu menyusun rencana bisnis berdasarkan kondisi pasar, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan melalui pengujian kelayakan dan akuntabilitas kegiatan usaha.
“Pemprov menyiapkan roadmap dan fasilitasi kebijakan. BUMD menyiapkan rencana bisnis berdasarkan data pasar. DPRD menguji kelayakan dan akuntabilitasnya. Dengan begitu potensi Sungai Mahakam bisa naik kelas dari pembicaraan menjadi kegiatan usaha yang nyata,” tutup Firnadi.
“Harapannya pengembangan ekonomi Sungai Mahakam dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi perusahaan lokal untuk mengambil bagian dalam aktivitas usaha, sekaligus memperbesar nilai tambah ekonomi yang dirasakan masyarakat Kaltim,” tandasnya.(adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Fara









Users Today : 55
Users Yesterday : 960
Views Today : 74
Total views : 701244
Who's Online : 2
