Eksistensi.Id, KALTIM – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu materi yang disesuaikan dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan kedudukan dan struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan revisi dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan kelembagaan BPBD dengan ketentuan terbaru pemerintah pusat, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD.
Dalam penyesuaian tersebut, terdapat dua perubahan substansi dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016. Pertama, penambahan huruf I pada Pasal 6 yang mengatur BPBD sebagai perangkat daerah pelaksana tugas pemerintahan di bidang kebencanaan. Kedua, penghapusan Pasal 17 yang sebelumnya mengatur kepala BPBD dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah (Sekda), sedangkan pelaksanaan operasional dipimpin kepala pelaksana.
“Secara substansi sebenarnya hanya ada dua nomenklatur yang diubah. Pertama, penambahan huruf I pada Pasal 6, kemudian yang kedua, Pasal 17 dihapus,” ujar Salehuddin, Kamis (19/11/2026).
Ia menerangkan, berdasarkan ketentuan terbaru, BPBD dipimpin pejabat definitif setingkat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Penyesuaian regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas kedudukan dan struktur organisasi BPBD agar sesuai dengan pedoman pembentukan kelembagaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Setelah membahas penyesuaian regulasi itu, Komisi I juga menyoroti kesiapan BPBD dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana. Salehuddin menyebut, hasil monitoring ke sejumlah kabupaten dan kota masih menemukan berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, kekurangan personel, belum terpenuhinya tenaga dengan keahlian tertentu, hingga terbatasnya akses bantuan.
Menurutnya, perubahan struktur kelembagaan perlu diikuti penguatan kapasitas organisasi. Penempatan sumber daya manusia di lingkungan BPBD harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi di bidang kebencanaan, sehingga pelaksanaan tugas tidak hanya bertumpu pada perubahan susunan organisasi.
Selain itu, koordinasi antara BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota juga perlu ditingkatkan. Penguatan di tingkat provinsi diharapkan dapat turut mendukung kinerja lembaga penanggulangan bencana di daerah, terutama dalam menghadapi keterbatasan personel maupun anggaran.
“Harapannya, perubahan ini bisa memaksimalkan tugas dan fungsi BPBD, terutama dalam meningkatkan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. Yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan tugas dan fungsinya,” katanya.
Salehuddin berharap revisi Perda tersebut menjadi momentum bagi BPBD Provinsi Kaltim untuk meningkatkan kinerja setelah penyesuaian kelembagaan. Penguatan itu juga diharapkan berdampak terhadap BPBD kabupaten/kota melalui dukungan personel, anggaran, dan koordinasi yang lebih baik.
“Ini menjadi momentum bagi BPBD Provinsi Kaltim untuk bisa bekerja lebih optimal setelah berdiri sendiri, sekaligus menyentuh kepentingan BPBD di kabupaten/kota,” harapnya. (Adv/DPRD Kaltim)
Penulis : Dani








Users Today : 957
Users Yesterday : 1162
Views Today : 1461
Total views : 707952
Who's Online : 3
