DPRD Samarinda Minta Pemkot Siapkan Strategi Jika Bankeu Kaltim 2027 Dihentikan

Eksistensi.id, Samarinda — Pemerintah Kota Samarinda diminta mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan tidak adanya Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2027.

Meski demikian, DPRD Kota Samarinda menilai kebijakan tersebut masih perlu menunggu kepastian resmi dari pemerintah provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pembahasan anggaran daerah 2027 saat ini masih berada pada tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Karena itu, pihaknya belum dapat memastikan dampak terhadap struktur pembiayaan daerah sebelum ada keputusan resmi mengenai Bankeu.

“Kita belum bisa berandai-andai karena pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berjalan. Setelah tahapannya selesai, baru kita lihat bagaimana perkembangan bantuan keuangan dari provinsi,” ujar Deni, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, Bankeu selama ini menjadi salah satu sumber pendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dukungan tersebut turut membantu pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur.

Jika pada akhirnya pemerintah provinsi benar-benar menghentikan Bankeu pada 2027, Samarinda harus melakukan penyesuaian terhadap kemampuan fiskalnya. Karena itu, Deni menilai ketergantungan terhadap dukungan anggaran dari pemerintah provinsi perlu dikurangi secara bertahap.

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi salah satu pilihan yang perlu mendapat perhatian. Pemkot Samarinda didorong untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang masih dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau nantinya memang tidak ada Bankeu, tentu kita harus mengoptimalkan sumber pendapatan yang dimiliki Kota Samarinda,” katanya.

Deni mengatakan persoalan tersebut sebenarnya tidak hanya akan dihadapi Samarinda. Daerah kabupaten dan kota lainnya yang selama ini mendapatkan Bankeu juga akan menghadapi konsekuensi apabila kebijakan penghentian tersebut benar-benar diterapkan.

Namun, kondisi tersebut menurutnya sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Daerah harus mampu meningkatkan sumber pendapatan sendiri agar pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah di tingkat atas.

“Daerah yang selama ini menerima Bankeu pasti akan merasakan dampaknya. Tetapi kita juga tidak boleh terus bergantung pada bantuan tersebut,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Deni meminta Pemkot Samarinda mulai memetakan sektor-sektor yang memiliki peluang untuk meningkatkan PAD. Optimalisasi potensi tersebut diperlukan untuk memperluas ruang fiskal sehingga program-program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, tetap dapat berjalan.

Salah satu potensi yang dinilai dapat dikembangkan adalah parkir berlangganan. Selain itu, sektor pariwisata juga dianggap memiliki peluang memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah apabila dikelola secara profesional, konsisten, dan berkelanjutan.

“Potensi PAD harus terus digali. Parkir berlangganan dan sektor pariwisata misalnya, bisa dikembangkan untuk membantu menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur ke depan,” pungkas Deni.(adv)