DPRD Samarinda Proyeksikan PAD 2027 Tembus Rp1,5 Triliun

Eksistensi.id, Samarinda — DPRD Kota Samarinda melihat peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 dapat mencapai Rp1,5 triliun. Proyeksi tersebut berada di atas target yang diajukan Pemerintah Kota Samarinda yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun.

Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan angka Rp1,5 triliun masih merupakan proyeksi legislatif yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran 2027.

Menurutnya, DPRD melihat masih terdapat sejumlah sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Namun, peningkatan PAD tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Jadi kita punya proyeksi kalau DPRD kota itu punya proyeksi kurang lebih 1,5 triliun,” ujar Ahmad, Selasa (11/8/2026).

Ia menjelaskan, optimisme tersebut salah satunya melihat tren peningkatan PAD Samarinda dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah sektor penerimaan, termasuk pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Meski peluang peningkatan pendapatan masih terbuka, Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan optimalisasi PAD sebagai alasan untuk memberikan beban tambahan kepada masyarakat melalui pajak maupun pungutan yang berlebihan.

Menurutnya, peningkatan penerimaan harus dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

“Jangan terlalu besar. Agar kiranya masyarakat itu enggak terbebani dengan pajak-pajak itu,” katanya.

Perbedaan angka antara proyeksi DPRD dan usulan Pemkot Samarinda selanjutnya akan dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar). Pembahasan tersebut akan menjadi ruang untuk mengukur kembali potensi setiap sumber pendapatan sebelum angka PAD 2027 ditetapkan.

Selain PAD, DPRD juga akan melihat perkembangan sumber penerimaan lain, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) yang masih dalam proses pembahasan. Kepastian mengenai sumber-sumber pendapatan tersebut dinilai penting dalam menentukan kemampuan fiskal Samarinda pada tahun anggaran mendatang.

Ahmad menegaskan angka pendapatan harus dihitung secara matang sebelum nota kesepakatan APBD 2027 ditandatangani. Menurutnya, kepastian sejak awal diperlukan agar tidak terjadi perubahan besar setelah kesepakatan anggaran dibuat.

“Jangan sampai nanti sudah nota baru ada perubahan-perubahan,” tegasnya.

DPRD Samarinda berharap pembahasan bersama Pemkot dapat menghasilkan proyeksi pendapatan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perhitungan tersebut, APBD 2027 diharapkan mampu membiayai program pembangunan sekaligus menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.(adv)