Eksistensi.id, KALTIM – Pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor maritim Sungai Mahakam dinilai perlu didukung perencanaan usaha yang lebih terukur. Potensi aktivitas pelayaran dan jasa kepelabuhanan yang selama ini berjalan dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat kegiatan komersial perusahaan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mengatakan pengembangan usaha tersebut perlu disertai perhitungan mengenai potensi pasar, kebutuhan investasi, biaya operasional hingga risiko bisnis. Dengan demikian, peluang ekonomi yang ada tidak berhenti pada pembahasan potensi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebenarnya telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan bisnis sektor maritim. Salah satunya melalui PT Melati Bhakti Satya yang telah menjalin kerja sama dengan Pelindo dalam layanan pemanduan dan penundaan kapal di Sungai Mahakam.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga telah mengembangkan rencana usaha jasa tambat kapal yang nantinya diarahkan untuk dikelola secara komersial melalui BUMD.
“Artinya pengalaman bisnisnya sudah ada, mitranya sudah ada, dan aktivitas ekonominya juga berjalan setiap hari. Yang perlu kita dorong sekarang adalah bagaimana peluang itu dihitung lebih serius dan dituangkan dalam rencana bisnis yang terukur,” kata Firnadi, Sabtu (14/11/26),
Ia menilai masih terdapat sejumlah peluang usaha yang dapat dikembangkan, mulai dari jasa bongkar muat, fasilitas tambat, penundaan kapal, logistik hingga layanan pendukung aktivitas pertambangan dan pelayaran.
Namun, pengembangannya perlu memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut Firnadi, Pemprov tidak harus mengambil alih seluruh kegiatan, melainkan dapat memaksimalkan ruang usaha yang memungkinkan dijalankan melalui kerja sama dengan pemegang konsesi.
“Kita tidak perlu menabrak kewenangan. Petakan mana yang bisa dilakukan daerah, mana yang memerlukan izin pusat, dan mana yang bisa dijalankan melalui kerja sama dengan pemegang konsesi,” ujarnya.
Terkait peluang pengelolaan kegiatan ship-to-ship di Muara Berau, ia berharap proses pengajuan tetap dilanjutkan. Apabila satu lokasi belum memperoleh persetujuan, alternatif lokasi lain dapat dipertimbangkan dengan tetap memenuhi persyaratan teknis, tata ruang, lingkungan, dan keselamatan.
Meski demikian, Firnadi mengingatkan agar pengembangan bisnis BUMD tidak terburu-buru dikaitkan dengan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kelayakan usaha harus menjadi pertimbangan utama sebelum menetapkan proyeksi kontribusi terhadap daerah.
“Jangan dulu menjanjikan PAD. Hitung dulu pasarnya, investasinya, biaya operasionalnya, risikonya, izinnya dan margin usahanya. Kalau bisnisnya sehat dan menghasilkan laba, barulah kontribusinya kepada daerah dapat dihitung dengan lebih realistis,” tegasnya.
Ia berharap peluang ekonomi di Sungai Mahakam dapat dikembangkan melalui rencana bisnis yang matang sehingga BUMD mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Kaltim.(adv DPRD Kaltim)
Penulis : Fara









Users Today : 55
Users Yesterday : 960
Views Today : 75
Total views : 701245
Who's Online : 2
