Marak Pertamini di Samarinda, DPRD Usulkan Solusi Lewat Operasional SPBU

Eksistensi.id, Samarinda — Keberadaan Pertamini di sejumlah wilayah Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Samarinda. Penjualan BBM eceran menggunakan dispenser itu dinilai masih marak karena kebutuhan masyarakat terhadap akses bahan bakar, terutama pada malam hari, masih cukup tinggi.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menilai penanganan terhadap usaha Pertamini belum bisa dilakukan maksimal lantaran belum adanya aturan daerah yang secara khusus mengatur penertiban maupun pengawasannya.

Menurut Adnan, selama ini pemerintah hanya berpedoman pada surat edaran sehingga kekuatan hukumnya dinilai belum cukup kuat untuk menjadi dasar penindakan secara menyeluruh.

“Kalau hanya mengacu pada surat edaran tentu belum cukup kuat. Karena itu perlu ada perda agar penanganannya jelas dan memiliki dasar hukum,” ujarnya, Jumat (15/5/26).

Ia menjelaskan, praktik penjualan BBM menggunakan dispenser menyerupai SPBU masih banyak ditemukan di Samarinda karena dianggap mempermudah masyarakat mendapatkan bahan bakar di luar jam operasional SPBU.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah perlu mencari solusi sebelum melakukan penertiban secara tegas. Sebab, selain menjadi tempat masyarakat membeli BBM, usaha Pertamini juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian warga.

Sebagai langkah alternatif, Adnan mengusulkan agar SPBU di Samarinda dapat beroperasi hingga 24 jam.

Menurutnya, kebijakan itu dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Pertamini, khususnya untuk kebutuhan pembelian BBM pada malam hari.

“Kalau SPBU bisa buka 24 jam, masyarakat tentu lebih mudah mendapatkan BBM tanpa harus mencari Pertamini,” katanya.

Meski begitu, ia menegaskan DPRD tidak mendukung praktik penjualan BBM ilegal. Seluruh aktivitas usaha tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk terkait izin usaha niaga migas.

Saat ini, Pemerintah Kota Samarinda masih melakukan kajian terkait dampak sosial dan manfaat keberadaan Pertamini sebelum menentukan kebijakan lanjutan mengenai penanganannya.(Adv/NFD)